Gardapelitanews. com |
Jakarta - Satu tahun terlalu singkat untuk mengukur berhasil pemerintahan Prabowo. Rezim Prabowo memiliki agenda strategis (Asta Cita). Tetapi keberhasilan
rezim pemerintahan menyelenggarakan agenda strategis, tergantung cara
cermat rezim pemerintah merespon isu dan tuntutan publik.
Pemerintah harus memiliki sektor kunci sebagai saluran resolusi yang dapat
diandalkan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) salah satu institusi strategis
yang dapat digunakan oleh rezim pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya
ialah bagaimana Polri menjadi sektor kunci yang menentukan keberhasilan
rezim pemerintahan Prabowo?
Jawabannya sangat gambang! Salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo
adalah ketahanan pangan. Program pemerintah dalam agenda strategis
ketahanan pangan salah satunya ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG sangat berdampak di masyarakat, namun memiliki persoalan
yang krusial yaitu keamanan dan kesehatan. Maka Polri harus dilibatkan!
REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN: POLRI SEKTOR STRATEGIS
Pemerintahan Prabowo sebenarnya diwarisi masalah yaitu krisis kepercayaan
publik oleh rezim pemerintahan sebelumnya.
Persoalan ini bukan hanya
sebagai tantangan dan hambatan saja, tetapi juga sebagai peluang untuk
pembuktian. Bukti konkrit krisis kepercayaan publik ini ialah adanya tagar
#resetIndonesia dan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Berdasarkan tagar dan tuntutan rakyat tersebut, maka pemerintah memiliki
dua persoalan. Pertama, tata kelola dan kebijakan pemerintah harus dibenahi
secara sistemik. Artinya kebijakan pemerintah tidak menguntungkan segelitir
elite dan golongan tertentu.
Kedua, pemerintah memiliki masalah pada integritas dan penyalagunaan
kekuasaan. Bukan lagi rahasia umum, akuntabilitas, transparansi dan
profesionalitas dalam bidang keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.
Tugas Presiden harus dapat mengentaskan persoalan tersebut karena
mempengaruhi agenda strategis rezim pemerintahannya.
Pemerintahan saat ini sedang menjalankan program strategis nasional, maka
perlu untuk tetap menjaga dan menjamin stabilitas dan akuntabiltas dari publik. Kasus keracunan dan dugaan korupsi dalam program MBG saat ini
mengkonfirmasi tagar dan berbagai tuntutan publik.
Terdata sejauh ini sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG yang
ditemukan di puluhan kota dan kabupaten yang tersebar di 16 Provinsi.
Kemudian dugaan temuan KPK bahwa anggaran MBG dikorupsi. Hal ini
menunjukan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
Bahkan publik mempresure program strategis MBG untuk dievaluasi dan
diberhentikan. Tentu desakan dan presure ini sebagai pukulan awal rezim
pemerintah dalam pelaksanaan program pada agenda strategis nasionalnya.
Maka pemerintahan Prabowo harus memberikan jaminan pada program
strategisnya.
Pemerintah perlu pertimbangkan untuk melibatkan Kepolisian Republik
Indonesia (Polri). Melibatkan Polri dalam program strategis nasional sebagai
langkah utama untuk menjaga stabilitas dan akuntabilitas publik. Polri tidak
hanya sebagai benteng, tetapi juga sebagai ujung tombak pemerintah dalam
menjamin program strategis nasional.
Keterlibatan Polri untuk menguraikan masalah krisis kepercayaan terhadap
pemerintah terutama pada sektor penegakkan hukum yaitu keamanan dan
keadilan. Polri tidak hanya sebagai penjaga integritas atau akuntabilitas,
namun memberikan jaminan dan kepastian keadilan dan keamanan.
PERAN POLRI DALAM KEAMANAN DAN KEADILAN
Memastikan keadilan dan keamanan dalam program strategis nasional
Prabowo adalah tujuan utama keterlibatan Polri. Sebagai penegak hukum,
Polri akan mengawal program pemerintah melalui dua cara. Pertama, Polri
melakukan early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan,
penyelewengan, atau ancaman keamanan sejak dini.
Peran tersebut karena Polri memiliki isntrumen lengkap seperti Satuan Kerja
Intelkam, Kortas Tipikor, Bareskrim. Instrumen Polri dapat melakukan deteksi
dini dan pengawasan terhadap penyelewengan dana dari program strategis
nasional. Peran ini memungkinkan zero masalah keracunan dan sunat
anggaran program MBG.
Kedua, supremasi hukum. Polri memiliki tugas untuk menjamin keamanan dan
keadilan, maka Polri harus melakukan penegakkan hukum yang berorientasi
humanis, bukan represif dengan fokus pemberantasan korupsi dan menjamin
kebebasan sipil.
Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah harus mendukung dan
memberikan ruang kepada Polri dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset
oleh DPR dan bersinergi dengan Kejaksaan/KPK dalam penindakan kasus
korupsi.
Sementara dalam memberikan jaminan kebebasan sipil, Polri menjadi bagian
penting dalam melindungi hak-hak warga negara dalam menyampaikan
pendapat (demonstrasi) sesuai UU, dengan mengedepankan negosiasi dan
pendekatan humanis sebagai protokol utama.
Maka sebenarnya, kasus keracunan dalam program MBG akibat dari
sempitnya peran keamanan dan keadilan. Keracunan tidak sekedar sebagai
masalah rendahnya standar kebersihan/higienis dan pengawasan kualitas
bahan baku. Namun karena tidak adanya pengawasan dan pengontrolan yang
aman dan terukur terhadap rantai program MBG.
PRESIDEN PERLU REFORMASI KULTURAL PADA POLRI
Walaupun dalam artikel ini Polri didorong untuk terlibat dalam agenda
program strategis, tetapi Polri perlu untuk dipastikan telah sesuai tuntutan
publik. Pemerintah harus melakukan reformasi kultural pada Polri agar
kepercayaan publik kepada pemerintah meningkat.
Reformasi kultural merupakan self correction. Polri dalam menjaga keamanan
dan penegakkan keadilan harus bergeser dari alat keamanan yang bersifat
memaksa (koersif), menuju supremasi nilai sipil yaitu fasilitator pelayanan
hukum dan pelayanan publik (humanis).
Reformasi kultural pada Polri dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu
akuntabiltas internal dan kolaborasi eksternal.
Akuntabiltas internal, bahwa Polri harus mereformasi diri dengan zero
toleransi terhadap pelanggaran kode etik untuk perbaikan citra publik. Polri
harus melakukan penguatan pada Propam dengan anggaran dan
independensi untuk menindak pimpinan dan anggota yang bermasalah.
Kolaborasi eksternal yaitu Polri harus dapat bersinergi dan berkolaborasi
dalam perbaikan kelembagaan secara aktif dan transparan. Oleh sebab itu,
Pemerintah harus memfasilitasi termasuk dengan Komisi Reformasi Polri
Independen (jika dibentuk) untuk mentransformasi Polri baru yaitu berbudaya
humanis.
Jadi keberhasilan rezim Prabowo kedepan dengan agenda strategisnya dapat
diukur dari kemampuannya memenuhi dahaga publik. Respon pemerintah menentukan kepuasaan dan kesukaan publik kepada rezim pemerintah.
Termasuk cara mencegah dan mendeteksi persoalan dalam pelaksaaan
kebijakan strategis pemerintah. Jadi Polri tidak hanya membantu
mengamankan program pemerintah, tetapi juga secara fundamental
memulihkan krisis kepercayaan publik.
.jpg)