• Jelajahi

    Copyright © GARDA PELITA NEWS
    Best Viral Premium Blogger Templates

    RunningTeks

    LogoInti

    Miris! Jajanan Warung Disulap Jadi Menu MBG, Diduga Jadi Ladang Bisnis Menguntungkan

    Admin GPN
    Selasa, 24.2.26 WIB Last Updated 2026-02-23T17:29:17Z


    Gardapelitanews. Site | Bogor – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi anak sekolah kini menuai sorotan. Orang tua wali murid di SDN Cisalada 1 mengeluhkan kualitas menu yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah.


    Program MBG di wilayah Kampung Loji diketahui dipasok oleh dapur MBG yang berlokasi di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, sejumlah orang tua penerima manfaat menilai menu yang diberikan jauh dari kata layak.


    “Bukan rahasia publik dana yang digelontorkan Rp 15 ribu per penerima manfaat. Tapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai. Paling hanya kisaran Rp 5 ribu,” ujar salah satu wali murid berinisial S.S., orang tua siswa di SDN Cisalada 1, Senin (23/2/2026).


    Menurutnya, menu yang diberikan lebih menyerupai jajanan warung sederhana yang dikemas ulang, bukan makanan bergizi sesuai standar program. Ia menyebut kondisi ini sangat memprihatinkan karena tujuan utama program adalah meningkatkan asupan gizi anak sekolah.


    “Kalau begini banyak korupsinya dong!” tegas S.S. dengan nada kecewa.


    Para orang tua berharap adanya transparansi dari pihak pengelola dapur MBG Kampung Loji terkait penggunaan anggaran. Mereka juga meminta instansi terkait di Kecamatan Cigombong dan Kabupaten Bogor turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola dapur MBG Desa Pasir Jaya maupun pihak terkait lainnya.

    Program MBG sendiri bertujuan untuk membantu pemenuhan gizi siswa sekolah dasar, khususnya di wilayah yang membutuhkan.

     

    Namun jika pengelolaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya, tujuan mulia program tersebut dikhawatirkan tidak akan tercapai secara maksimal.

    Orang tua wali murid berharap pemerintah daerah segera melakukan pengawasan ketat agar dana Rp 15 ribu per siswa benar-benar diwujudkan dalam bentuk makanan bergizi dan layak konsumsi, bukan sekadar formalitas program.

    Terkini

    HUKUM

    +