Bogor | Gardapelitanews. site - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2027 dipastikan berangkat dari aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa suara warga menjadi landasan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Sastra saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten Bogor yang digelar di Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Bogor Rudy Susmanto serta jajaran perangkat daerah.
Menurut Sastra, Musrenbang RKPD merupakan tahap akhir dari proses panjang perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat paling bawah, yakni desa dan kecamatan.
“Ini merupakan tahapan dari kita melaksanakan musrenbang desa, musrenbang kecamatan, kemudian ditindaklanjuti oleh Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Bogor,” ujar Sastra.
Ia menjelaskan, seluruh program yang nantinya masuk dalam APBD 2027 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai usulan masyarakat yang dihimpun melalui forum musrenbang dan kegiatan reses anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan.
“Kebetulan dari musrenbang ini, aspirasi dari seluruh rekan-rekan anggota DPRD yang sudah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing telah disampaikan,” jelasnya.
Sastra menekankan bahwa proses penyusunan anggaran daerah membutuhkan waktu dan tahapan yang matang. Perencanaan dilakukan sejak jauh hari agar program yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jadi pada saat postur APBD terbentuk, bukan serta-merta program tersebut muncul, tetapi memang melalui tahapan penyusunan satu tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa fokus utama dalam penyusunan APBD 2027 adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung bagi warga.
“Kami fokusnya adalah pertama hak dasar masyarakat harus dilaksanakan,” kata Rudy.
Selain itu, Pemkab Bogor juga berkomitmen untuk melanjutkan program bantuan keuangan (bankeu) desa pada tahun 2027. Program ini dinilai penting untuk mendorong pembangunan di tingkat desa agar lebih merata.
“Kemudian bankeu desa akan kita lanjutkan di 2027. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari seluruh jajaran DPRD Kabupaten Bogor,” lanjutnya.
Dengan mengedepankan aspirasi masyarakat, pemerintah berharap perencanaan pembangunan daerah dapat lebih tepat sasaran. Kolaborasi antara DPRD dan eksekutif juga menjadi kunci agar setiap program yang dirancang dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.
Musrenbang RKPD sendiri menjadi forum strategis untuk menyatukan berbagai usulan dari bawah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan proses yang terstruktur, APBD 2027 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. (***)
.jpg)