Gardapelitanews. site || Kabupaten Cirebon- Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mematangkan persiapan pelaksanaan Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026 di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, bersama jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimcam, TNI-Polri, pendamping PKH, TKSK, Tagana, serta pihak terkait lainnya, Jumat (24/7/2026).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia yang penyelenggaraannya didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.
“Pemkab Cirebon menjadi kepanjangan tangan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengelola Sekolah Rakyat. Karena itu, kami mengajak seluruh pihak bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Open House dan MPLS ini,” ujar Hafidz.
Ia menjelaskan, jadwal kegiatan yang semula direncanakan berlangsung pada 13–14 Juli 2026 mengalami penyesuaian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial, sehingga pelaksanaannya ditetapkan pada 30 Juli 2026.
Menurut Hafidz, waktu persiapan yang tersisa harus dimanfaatkan secara optimal agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai harapan pemerintah pusat.
“Kami memohon dukungan seluruh perangkat daerah dan stakeholder agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan sukses. Melalui rapat ini, kami juga ingin menyamakan persepsi terkait kebutuhan teknis di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, menekankan pentingnya penyusunan skenario kegiatan yang mampu menggambarkan kesiapan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, seluruh persiapan harus mengacu pada kebutuhan pelaksanaan kegiatan sekaligus mendukung bahan pelaporan Kementerian Sosial kepada Presiden.
“Kita harus mengetahui target yang ingin ditampilkan dalam kegiatan ini, sehingga seluruh sumber daya dapat difokuskan untuk mendukung sasaran tersebut,” ujar Nanan.
Ia meminta lokasi kegiatan yang akan digunakan segera ditetapkan agar percepatan penyelesaian sarana dan prasarana bisa dilakukan secara terarah.
Selain itu, Nanan juga menginstruksikan agar setiap perangkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
“Semua perangkat daerah harus mengetahui perannya masing-masing. Dengan waktu persiapan yang tinggal beberapa hari, kolaborasi dan percepatan menjadi kunci agar pembukaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon dapat berlangsung dengan baik,” tuturnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap seluruh unsur yang terlibat dapat bergerak secara terpadu, sehingga pelaksanaan Open House dan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi pada 30 Juli 2026 berjalan lancar, serta menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. (Agung)


