Gardapelitanews.site | Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memprioritaskan penyelesaian tunda bayar sejumlah program tahun 2025 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Rabu, mengatakan penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut menjadi salah satu prioritas dalam revisi postur APBD tahun anggaran 2026.
"Revisi-revisi yang prioritas utama adalah melakukan pembayaran yang belum terbayar dalam program tahun anggaran 2025," kata Rudy usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.
Ia menjelaskan tunda bayar terjadi pada akhir tahun anggaran 2025, mencakup sejumlah pekerjaan fisik maupun nonfisik yang telah direalisasikan.
Menurut Rudy, salah satu faktor yang menyebabkan tunda bayar adalah keterlambatan atau kurang salur dana bagi hasil (DBH), baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2024 dan 2025.
Kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Bogor menyelesaikan pembayaran sejumlah program sebelum memasuki tahun anggaran 2026.
"Maka, beberapa tunda bayar program-program yang sudah terselesaikan pembangunannya di tahun 2025, sudah selesai kami bayarkan di triwulan pertama tahun anggaran 2026," ujarnya.
Sementara itu, pembayaran yang masih harus diselesaikan merupakan pekerjaan tahun anggaran 2025 yang mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 hari kerja hingga 2026.
Rudy mengatakan kewajiban tersebut akan diakomodasi melalui APBD Perubahan 2026. Sebelum perubahan APBD ditetapkan, pemerintah daerah bersama DPRD terlebih dahulu membahas revisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026.
Pemkab Bogor pada Rabu menyampaikan rancangan KUA-PPAS Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor sebagai bagian dari tahapan tersebut.
Setelah KUA-PPAS Perubahan disepakati bersama DPRD, pembahasan dilanjutkan pada rancangan APBD Perubahan 2026.
Meski harus menyelesaikan tunda bayar, Rudy memastikan perubahan APBD tidak hanya diarahkan untuk membayar kewajiban tahun sebelumnya.
Pemkab Bogor tetap memprioritaskan sejumlah kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan jalan serta program sosial ekonomi.
Beberapa infrastruktur jalan yang menjadi perhatian antara lain Jalan Dramaga serta jalan di Kecamatan Nanggung yang sebelumnya menjadi bagian dari usulan prioritas DPRD Kabupaten Bogor.
"Salah satunya adalah Jalan Dramaga, lalu kedua ada jalan di Kecamatan Nanggung, dan tentunya kita menindaklanjuti arahan dari DPRD Kabupaten Bogor untuk kita berfokus kepada program-program yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu dekat," kata Rudy.
Ia menyebut tahapan lelang sejumlah program tersebut telah berjalan dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai nilai tunda bayar yang masih harus diselesaikan, Rudy mengatakan data secara terperinci akan disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.
.jpg)
.jpg)