• Jelajahi

    Copyright © GARDA PELITA NEWS
    Best Viral Premium Blogger Templates

    RunningTeks

    LogoInti

    Aspirasi Soal Nama Polsek hingga Indeks Pembangunan Pemuda Mengemuka

    Admin GPN
    Rabu, 11.2.26 WIB Last Updated 2026-02-11T14:09:38Z


    Bogor | Gardapelitanews. Site -Anggota DPRD Kabupaten Bogor melaksanakan reses di Aula Gedung Kecamatan Cigombong, Rabu (11/2/2025).


    Dalam sesi tanya jawab, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga persoalan pelayanan publik.


    Salah satu isu yang mencuat dalam reses tersebut disampaikan oleh Wakapolsek Cijeruk.


    Ia menyoroti terkait nama Polsek Cijeruk yang secara lokasi kantor berada di wilayah Kecamatan Cigombong.


    Menurutnya, kondisi tersebut kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.


    “Masyarakat bingung, Polsek Cijeruk kok adanya di Kecamatan Cigombong, bukan di Kecamatan Cijeruk. Secara administrasi kita tidak punya Polsek Cigombong. Jadi tolong namanya diubah, dan kantornya juga diperbaiki,” ujarnya.


    Selain itu, dalam forum reses tersebut, sejumlah anggota DPRD juga mengapresiasi aspirasi yang disampaikan Ketua KNPI Kecamatan Cigombong terkait pembangunan kepemudaan.


    Bahkan, beberapa dewan secara terbuka menyatakan bahwa Ketua KNPI Kecamatan Cigombong dinilai memiliki kapasitas dan layak untuk menjadi anggota dewan.


    Ketua KNPI Kecamatan Cigombong, M. Akbar Rizal, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di kalangan pemuda.


    “Tadi yang banyak dibahas memang pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian, karena itu menyangkut kepentingan kepemudaan,” ujarnya.


    Ia menambahkan, persoalan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Bogor juga perlu menjadi perhatian. Berdasarkan paparan salah satu anggota dewan, capaian IPP Kabupaten Bogor tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan.


    “Kalau IPP tidak selalu mencapai target, tentu harus dipertanyakan apa kendalanya. Bagaimana implementasi dari target IPP tersebut?. Kalau untuk program yang di usulkan, Kita juga masih belum melihat realisasinya seperti apa. Semoga ke depan, baik dari pihak kecamatan maupun desa, ada program pelatihan kepemudaan yang konkret,” tambahnya. (Nur)

    Terkini

    HUKUM

    +